Diposkan pada 25-08-2017
287
0

Beberapa pekan lalu saat hadiri Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) di kawasan Gambir (15/8/2017), Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membantah adanya penurunan daya beli masyarakat. Mengenai penurunan daya beli, dirinya mengkaim hanya terjadi di beberapa perusahaan saja. “Penurunan hanya beberapa toko saja, tapi semuanya meningkat,” bebernya.

Hal ini berbanding terbalik dengan yang dialami Prawoto (54) pemilik toko kelontong di Kampung Kedung Asem. Prawoto mengaku bahwa saat ini penurunan daya beli di masyarakat benar-benar tengah ia rasakan.

Bahkan menurut penuturannya banyak warga Kampung Kedung Asem, Surabaya yang merasa kecewa dengan pemerintah saat ini. Kekecewaan mereka ini, kata Prawoto menyangkut beberapa kebijakan pemerintah yang semakin menyulitkan masyarakat kecil. Mulai dari masalah pajak, tarif listrik dan tentunya menurunnya daya beli masyarakat.

“Orang kampung di sini sangat menyesal dan kecewa milih Jokowi, khususnya masalah pajak, listrik, dan daya beli menurun, pengangguran dan sebagainya,” ungkap dia, Jum’at  (25/8/2017) kemarin.

Keluhan Prawoto mengenai penurunan daya beli ini menunjukkan bahwa sektor riil perekonomian masyarakat memang tengah lesu. Tak mengherankan jika banyak para pakar ekonomi menyebut Indonesia kini memasuki masa anomali. Dimana saat sektor makro ekonomi sedang mengalami perbaikan, namun sebaliknya sektor riil justru berjalan terseok-seok.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat. Dirinya mengatakan, saat ini banyak pengusaha tengah kesulitan ekspansi karena kebijakan pemerintah hanya sebatas teori. “Sejumlah janji insentif dunia usaha juga mandek, termasuk janji harga gas murah bagi industri,” ungkapnya.

Hutang Hampir Tembus 4.000 Triliun

Salah satu indikator kuat mengapa Indonesia mengalami anomali ekonomi, karena ketidakcermatan pemerintah dalam memahami kondisi ekonomi riil di masyarakat. Dimana pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tidak memberikan keuntungan nayata di sektor riil. Dengan kata lain, alih-alih menumbuhkan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot justru menggencet perekonomian dalam negeri.

Akibat pembangunan infrastuktur itu, kini membuat hutang negara semakin menumpuk. Mei 2017 lalu, China Development Bank (CDB) telah menandatangani pencairan dana pinjaman hutang sebesar Rp 13,3 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak berlebihan, jika kini hutang di pemerintahan Presiden Jokowi hampir menyentuh angka Rp. 4.000 triliun rupiah atau tepatnya Rp. 3.777,9 triliun. Jika terus berlanjut, situsasi ini bisa memicu Indonesia kritis.

Pengamat Ekonomi Universitas Mercubuana Hirdinis mengaku memaklumi mengapa perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Hal ini kata dia, karena Indonesia tengah disibukkan aksi maraton pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. “Jadi kalau dalam kondisi pembangunan infrastruktur sudah pasti alami kesulitan,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani, akibat pelemahan daya beli membuat Indonesia mengalami anomali ekonomi. Kondisi itu semakin membuat banyak pengusaha tertekan. Sebab tingginya biaya produksi, tak seimbang dengan daya beli masyarakat. Dampak yang dirasakan, toko-toko di kawasan Glodok, Jakarta Barat saat ini banyak yang berhenti jualan.

Berita Terkait

Komentar

Berikan Komentar